Kekerasan Seksual Merupakan Kejahatan Kemanusiaan
Ronny Samsulhadi
Pada tanggal 15 Januari 2022, Keuskupan Agung Jakarta telah meluncurkan dokumen Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan atau yang disngkat dengan PPADR, seiring dengan pencanangan Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022 – 2026 dengan tema besar Penghormatan Martabat Manusia.
KAJ mengeluarkan Protokol yang diperlukan sebagai panduan dalam mendampingi Pelayan Pastoral Gerejawi dan yang terafiliasi dengannya, yang bertanggung jawab menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang. Panduan ini akan memberikan acuan dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan terhadap anak dan dewasa rentan yang terjadi di wilayah KAJ. Apabila kasus sudah terjadi, mereka juga mengerti cara mendapatkan akses layanan penanganan dan pemulihan. Dalam tahap ini protokol akan memandu cara melakukan pengaduan atau pelaporan kasus, agar korban dapat mengakses layanan medis, psikologis, spiritual, serta hukum yang dibutuhkan.
Tulisan ini akan menyoroti tentang Kekerasan Seksual merupakan Kejahatan Kemanusiaan, hal ini penting karena setiap orang harus menghargai nilai-nilai martabat kemanusiaan. Tuhan memberikan perintah kepada kita semua untuk saling mengasihi: “Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yoh 15:12). Gereja tidak akan memberi toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak atau orang dewasa rentan, yang dilakukan oleh klerus, orang di lingkaran gereja, karyawan atau orang lain yang berafiliasi dengan pelayanan.
Pengertian kekerasan seksual di PPADR; setiap perbuatan yang merendahkan, dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
Kekerasan seksual menurut penjelasan UU No. 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang margind secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebut jenis-jenis kekerasan seksual:
(a). pelecehan seksual nonfisik;
(b). pelecehan seksual fisik;
(c). pemaksaan kontrasepsi;
(d). pemaksaan sterilisasi;
(e). pemaksaan perkawinan;
(f). penyiksaan seksual;
(g). eksploitasi seksual;
(h). perbudakan seksual; dan
(i) . kekerasan seksual berbasis elektronik.
Dari penjelasan UU no. 12 Tahun 2022, kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang juga kita dapat katakan merupakan kejahatan kemanusiaan: Pertama: Pasal 9 huruf f UU 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Disebutkan bahwa Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: dalam huruf (g). perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; Kedua , konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebut bahwa “kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan...” Ketiga, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan..” Keempat: Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia kejahatan kemanusiaan diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
Dalam kejahatan kemanusiaan, seseorang tetap dapat dilaporkan walaupun, waktunya sudah beralngsung lama (istilah dalam hukum sudah daluarsa), karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan maka delik hukum masih berlaku, dengan dasar hukum, penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebut bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam ”kejahatan kemanusiaan”.
Dari uraian ini kita harus berhati-hati terhadap kejahatan terhadap kekerasan seksual dengan dasar hukum UU no. 12 tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diundangkan pada 9 Mei 2022.
Penulis
Ronny S.
Fasilitator
Inti PPADR KAJ
Advokat
pada Kator Stefanus & Rekan
Dosen
Paruh Waktu FH Unika Atma Jaya
Mengampu
Mata Kuliah Etika Profesi
Next Topics :
- PPADR Apa itu?
- Latar belakang terbentuknya PPADR
- Video Pendalaman PPADR
- Surat Paus Fransiskus kepada anggota komisi kepausan bagi perlindungan anak-anak
- Temuan 56 kasus pelecehan seksual di lingkungan Gereja Katolik
- Standar PPADR Brochure
- Grooming salah satu modus Pelecehan Seksual, waspadalah!!!
No comments:
Post a Comment